LP.K-P-K Lirik Pengelolaan Dana Desa

LP. K-P-K | Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat terhadap pihak LSM Lembaga Pengawal-Kebijakan Pemeritah dan Keadilan (LP-KPK) cabang Kabupaten Mukomuko, mulai melirik dugaan Dana Desa (DD) di salah satu Desa yang berada di Kecamatan Air Dikit.

Pengawalkebijakan.id | Mukomuko – Dugaan tersebut terdapat pekerjaan pada Tahun Anggaran (TA) 2017 lalu, dan terindikasi ada semacam Mark up. Adapun item pengerjaan pengoralan dengan volume sepanjang 1 kilo meter, yang disinyalir hanya dikerjakan sepanjang 500 meter. Dengan ketebalan 15 centi meter bersih, telah melalui proses pemadatan.

“Semisal pekerjaan itu di Silpa-kan, ada lanjutannya di tahun 2018 untuk diselesaikan. Ini tidak ada kelanjutan penamabahan volume pengoralan akses jalan menuju kebun masyarakat tersebut,” papar M.Toha pada tanggal 24/1/2019

Perihal itu tentu saja membuat LP-KPK bernyali untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, mengecek kebenaran dugaan itu. Dikatakan serektaris LP-KPK setempat M.Toha, S.Sos, besok Jumat (25/1) pihaknya akan turun langsung ke lapangan. Guna mengambil dokumentasi terkait proyek yang dianggarkan oleh APBN tersebut.

Menurut M.Toha, jika indikasi itu benar demikian adanya, tentu saja pihaknya tidak bisa dinegosiasi dalam masalah ini. Bahkan proyek pengoralan itu akan dilaporkan langsung kepada pihak penegak hukum. Setelah ada bukti merupakan data yang dihimpun dari keterangan warga di Desa terkait, serta dengan pembuktian dokumentasi berupa foto-foto.

“Yang jelas kalau ada indikasi kami akan melirik pekerjaan pengoralan tahun 2017 yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi serta RAB. Besok kita akan turun langsung ke lokasi, untuk mengambil keterangan dari masyarakat dan dokumentasi berupa foto. Kalau memang benar adanya, LP-KPK berkomitmen tidak bisa dikompromi, dan langsung melaporkan hal itu kepada pihak penegak hukum,” ungkap M.Toha.

Sementara itu dilanjutkan Ketua LP-KPK Weri Tri Kusumaria, SH mengatakan, jika berbicara tentang anggaran DD, di Kabupaten Mukomuko ini masih belum optimal, terkait serapan serta peruntukannya.

“Kalau bicara masalah DD, di kabupaten Mukomuko ini kurang optimal pengelolaan dan perutukannya. Saya rasa sangat kurang maksimal, dan kami akan memantau pengelolaannya, apakan suda sesuai dengan tupoksi. Kalau tidak kami tidak bisa dinegosiasi, dan akan kami giring terhadap pihak penegak hukum sampai tuntas pemasalahan itu,” pungkas.

Leave a Comment