PEMBUKAAN

Bahwa kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (good governance). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut :

  1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Kebijakan penyelenggara negara.
  2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
  3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antar warga maupun warga dengan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk Kebijakan publik. Kebijakan publik atau Kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat.

Bahwa pemberantasan korupsi bukan tanggung jawab saja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penegak hukum lainnya, tetapi juga memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Di sini, peran serta masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki arti penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Pada kegiatan yang sifatnya represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dan mengawasi adanya dugaan tindak pidana korupsi terutama di birokrasi pemerintahan dan layanan publik, sedangkan dari sisi preventif, tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif.

Dalam demokrasi yang terbuka dan transparan sekarang ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai penghubung dan penengah (intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum terwakili oleh partai politik dan ormas lainnya. Dalam hal ini LSM melakukan kegiatan advokasi non-partisan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Peran lain LSM adalah menyediakan jasa pelayanan (sosial) pada masyarakat.

Semakin banyaknya LSM di era reformasi merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertumbuhan LSM dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak – haknya. Masyarakat mulai kritis dan mampu menampilkan wacana tanding terhadap wacana dan kebijakan yang disodorkan oleh negara. Lewat organisasi yang didirikannya, salah satu berbentuk LSM, masyarakat mampu tampil sebagai elemen di luar struktur formal kenegaraan yang turut menjadi pihak yang melakukan kontrol terhadap proses kebijakan publik. Selain itu, organisasi itu juga berperan sebagai lembaga non-partisan yang memiliki peluang untuk menjadi kelompok penengah dengan tujuan untuk lebih memmaksimalkan peran serta masyarakat yang terwakili oleh lahirnya ide membentuk suatu LSM sebagai mitra kerja pemerintah serta sebagai wahana pemantauan masyarakat terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

LSM dituntut lebih proaktif dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini LSM mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 2 disebutkan bahwa  :  “Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. (ayat 1)”. “Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. (ayat 2)”

Maka berkaitan hal di atas, kami yang prihatin terhadap penegakan hukum dan keadilan yang kurang memadai, pilih kasih bahkan memagirnalkan hukum itu sendiri serta tidak berpihak pada rakyat jelata, membangkitkan semangat segenap anak bangsa untuk berkeinginan memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara melalui wadah ini, dengan landasan konstitusinya sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENGAWAL  KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP-K-P-K)

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Perkumpulan

  1. Nama perkumpulan adalah Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang disingkat K-P-K adalah untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut dengan perkumpulan atau organisasi.
  2. LP.K-P-K Pusat/Komisi Nasional berkedudukan di Kota Bekasi
  3. Kepengurusan dan wilayah kerja K-P-K organisasi meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.                                 

BAB II

AZAS

Pasal 2

A z a s

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang   Dasar Tahun 1945

BAB III

SIFAT, JATI DIRI DAN MOTTO

 

Pasal 3

Sifat

Bersifat  independen, egaliter, professional dan mandiri.

Pasal 4

Jati Diri

Menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, supremasi hukum dan keadilan.

Pasal 5

Motto

Mengungkap Fakta Dibalik Data

 

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Maksud

Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahterah,bermartabat dan bersih dari korupsi.

Pasal 7

Tujuan

  1. Memberikan rekomendasi /saran dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan dan aplikasi perundang-undangan disemua sektor pembangunan.
  2. Mendorong penerapan tata kelola / Kebijakan pemerintahan yang transparan dan profesional.
  3. Melaksanakan pengawalanterhadap aset – aset Negara dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.
  4. Melaksanakan pengawalan terhadap pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah oleh pemerintah/lembaga dan swasta.
  5. Melaksanakan pengawalanterhadap perusahaan swasta dalam kaitan aplikasi perundang-undangan maupun pengguna anggaran negara.
  6. Melaksanakan pengawalanterhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 8

Fungsi

  1. Sebagai wadah partisipasi dan perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengontrol / mengawal dan memberikan rekomendasi atas :
  2. Kebijakan pemerintah dan aplikasi perundang-undagan
  3. Tata-tata kelola pemerintahan yang transparan,profesional dan berpihak kepada masyarakat marginal
  4. Penggunaan anggaran oleh pemerintah/lembaga negara,BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dan pertanggung-jawabnya.
  5. Aset-aset negara dan pemanfaatan sumber daya alam
  6. Sebagai mitra dengan pemerintah dalam pencapaian program pembangunan
  7. Sebagai wadah kaderisasi anggota melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan swasta.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perkumpulan ini akan menyelenggarakan kegiata sebagai berikut :

  1. Memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat marginal
  2. Melaksanakan kajian terhadap Undang-Undang
  3. Melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah pusat, daerah hingga Desa / Kelurahan.
  4. Melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tertentu dilingkungan masyarakat, pemerintah dan swasta
  5. Melakukan pelatihan investigasi / intelejen, audit dan pemecahan masalah.
  6. Membuat kesepakatan bersama dengan pihak terkait dalam pencegahan dalam pencegahan dan sosialisasi sekretariat bersama anti pungli dan TIPIKOR.
  7. Pengembangan kerja sama / sebagai mitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kopolisian, Pengadilan, Kejaksaan, intelejen negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga / instansi terkait yang berkaitan dengan program kerja LP.K-P-K.
  8. Menyelenggarakan kegiatan sosial budaya dan keagamaan
  9. Pengembangan usaha dan jasa untuk kesejahteraan anggota
  10. Rekrutmen anggota untuk bekerja diperusahaan
  11. Penggalangan dana untuk kegiatan sosial .

BAB VI

IKRAR

 

Pasal 10

Ikrar

Ikrar :

  1. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
  2. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
  3. Konsisten kepada pemerintahan yang sah dan mendukung semua program-program pembangunan nasional
  4. Bermitra dengan pemerintah/ instansi terkait disemua sektor pembangunan

 

BAB VII

ETIKA DAN SIKAP

Pasal 11

Etika

Etika  :

  1. Menjaga etika persaudaraan, berbudi pekerti yang tinggi, sopan dan beradab
  2. Menanamkan rasa kasih dan sayang kepada sesama pengurus /anggota.
  3. Saling menghargai, saling menghormati,dan tidak pernah sekali-kali membuka aib saudara se kepengurusan.
  4. Dengan rendah hati mendamaikan saudaranya yang bersilang
  5. Saling berpesan pada kebenaran dan berpesan pada kesabaran serta mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
  6. Tidak memaksakan kehendak individu dalam menyelesaikan masalah dengan mengabaikan keadaan, kesulitan, dan beban yang ditanggung oleh penguruS.

 

Pasal 12

Sikap

Sikap :

  1. Memberikan apresiasi kepada Pengurus /Anggota yang berkarya / berprestasi atau yang mengharumkan nama
  2. Memberikan perhatian kepada Pengurus/Anggota disemua tingkatan yang memiliki loyalitas kepada organisasi.
  3. Bentuk apresiasi dapat diwujudkan melalui promosi, pemberian Tanda Penghargaan atau hadiah / bingkisan
  4. Dengan tegas memberikan sanksi / memberhentikan kepada pengurus/anggota apa bila :
  5. Melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga .
  6. Memperalat atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi.
  7. Memalsukan Dokumen (Surat Keputusan / Surat Tugas / Tanda Tangan / Stempel) dan menggandakan/dokumen organisasi.
  8. Memperbanyak Kartu Tanda Anggota/Atribut/Aksesories dan produk organisasi tanpa se izin Komisi Nasional.

Ketentuan lebih lanjut Sikap Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VIII

KEANGGOTAAN

 

Pasal 13

Jenis Keanggotan

Anggota terdiri

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Kehormatan

Syarat-syarat keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga .

 

Pasal 14

                                                Sanksi, Pembelaan Dan Rehabilitasi

  1. Sanksi organisasi adalah tindakan yang diputuskan oleh organisasi terhadap anggota maupun Pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
  2. Sebelum anggota / pengurus diberikan sanksi, mendapat kesempatan untuk membela diri.
  3. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, harkat dan martabat Pengurus/Anggota

Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi dan Rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Anggota

  1. Setiap Anggota mempunyai hak suara, hak memilih/dipilih dan memberikan saran atau pendapat untuk kepentingan organisasi baik secara lisan maupun tertulis serta aktif dalam menjalankan program-program organisasi.
  2. Setiap Anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta ketetapan/keputusan organisasi.
  3. Setiap Anggota yang memberikan kontribusi positif, berhak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari organisasi.
  4. Setiap Anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi, secara internal maupun eksternal.

 

BAB IX

LAMBANG

Pasal 16

Lambang

  1. Lambang organisasi dibuat untuk pertama kalinya oleh Dewan Eksekutif KOMNAS bersama Dewan Pendiri.
  2. Lambang terdiri atas :
  3. Warna Merah Putih berbentuk lingkaran
  4. Di atas tulisan LP.K-P-K terdapat gambar timbangan berwana putih dan garis-garis vertikal berwarna putih dan berlatar belakang warna hijau
  5. dalam lingkaran berwarna putih bertuliskan Lembaga Pengawal yang dipisah dengan tanda bintang kanan dan kiri serta mengapit penulisan Kebijakan Pemerintah dan Keadila
  6. Di antara lingkaran Merah Putih dan peta terdapat lingkaran warna hitam tipis sebagai warna pemisah
  7. Peta Kepulauan Nusantara berlatar warna putih berbentuk dengan latar belakang warna hijau.
  8. Diatas peta terdapat gambar timbangan serta tulisan yang lebih besar dari yang lainnya, -yaitu LP.K-P-K dengan pola :
    • Huruf “LP.“ berwarna Hitam, berspasi dengan huruf “K-P-K“
    • Huruf “K dan K“ berwarna Merah Huruf “P“ berwarna Hitam
    • HurufK-P-K diblok warna kuning tua ditengah-tengah lingkaran diantara gambar timbangan dan peta Indonesia

Penjelasan tentang Lambang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

ATRIBUT

Pasal 17

Atribut

Atribut organisasi terdiri :

  1. Bendera
  2. Umbul-Umbul
  3. Pakaian Seragam
  4. Rompi
  5. Jas
  6. Kaos
  7. Jaket
  8. Topi
  9. Peci
  10. Dan lain-lain akan ditetapkan selanjutnya.

Ketentuan tentang atribut dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XI

KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 18

Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota :

Setiap orang yang ingin menjadi anggota harus mengisi Formulir Keanggotaan kepada Komisi Nasional. Penerimaan menjadi anggota melalui masa pembinaan yang lamanya 3 (Tiga) bulan. Selama menjalani masa pembinaan yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon anggota. Calon anggota yang sudah memenuhi seluruh persyaratan akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Tetap oleh Komisi Nasional sebagai tanda resmi menjadi anggota :

  1. Setiap anggota yang telah disetujui oleh KOMNAS serta atas sepengetahuan KOMDA/KOMCAB berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota
  2. Kartu Tanda Anggota KOMNAS/KOMDA dan KOMCAB diterbitkan/dicetak oleh Komisi Nasional.
  3. Kartu Tanda Anggota terdiri dua jenis :
  4. Kartu Tanda Anggota Sementara
  5. Kartu Tanda Anggota Tetap
  6. Hak anggota sebagai pemegang KTA :
    Melakukan investigasi maupun tugas-tugas yang diamanat oleh organisasi
  7. Mendapat perlakuan yang sama di dalam organisasi
  8. Menghadiri rapat-rapat
  9. Menyampaikan pendapat dan keinginan , baik tertulis maupun
  10. Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan, baik di dalam maupun di luar .
  11. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi
  12. Dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan, anggota harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya.
  13. Kewajiban Anggota :
    Memegang teguh Asaz dan Jati Diri
    b. Melaksanakan visi dan misi organisasi
    c. Menaati peraturan dan keputusan
    d. Menjunjung tinggi disiplin
    e. Menjaga nama baik dan kehormatan
    f. Menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab
    g. Membayar Iuran anggota sebagai kewajiban.
    h. Menjaring dan menyaring sekurang-kurangnya lima calon anggota baru.

Ketentuan tentang Kartu Tanda Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XII

LAGU

Pasal 19

Lagu

  1. Lagu organisasi untuk pertama kali akan ditentukan oleh KOMNAS LP-K-P-K bersama Dewan Pendiri
  2. Lagu organisasi terdiri atas :
  3. Jenis Lagu Hymne
  4. Jenis Lagu Mars

Ketentuan tentang lagu diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

KEORGANISASIAN

Pasal 20

Kepemimpinan

  1. Kepemimpinan LP.K-P-K adalah kepemimpinan kolektif dan kologial yaitu proses menggerakan kegiatan organisasi oleh pimpinan secara bersama dan bersinergi serta pengambilan keputusan secara bersama.
  2. Setiap pengambilan keputusan secara kolektif, bersifat mengikat untuk semua unsur dan perubahannya wajib dilakukan melalui rapat-rapat organisasi.
  3. Setiap unsur dalam organisasi wajib mentaati dan menjalankan keputusan dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi/diberhentikan dari kepengurusan/keanggotaan.

 

Pasal 21

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam semua rapat dan institusi diutamakan dengan musyawarah mufakat, namum jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

Pasal 22

Pendirian Organisasi

  1. Dalam satu wilayah hanya ada satu Komisi Nasional/Komisi Daerah/Komisi Cabang, selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan organisasi yang sama dalam satu wilayah yang sama.
  2. Dalam melakukan konsolidasi di wilayah baru, Komisi Nasional dapat membentuk ditingkat Komisi Daerah atau Komisi Cabang, bila mana dalam wilayah tersebut belum dibentuk oleh KOMPDA atau KOMCAB setempat.
  3. Jika terdapat dualisme kepemimpinan atau terjadi konflik internal kepengurusan yang tidak bisa dipersatukan lagi maka wajib diselesaikan lewat MUNASLUB/MUSDALUB/MUSCABLUB. atau dibekukan salah satunya,selanjutnya kepemimpinan hasil musyawarah luar biasa tersebut dinyatakan sah secara hukum untuk diaktanotariskan dan dibuatkan Berita Acara.
  4. Apa bila masih terdapat organisasi sempalan LP.K-P-K atau tidak tunduk hasil Musyawarah Luar Biasa Diatas, maka dapat ditindak secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku serta pengikut organisasi sempalan tersebut akan ditindak secara hukum juga.
  5. Tidak ada lagi Musyawarah Luar Biasa berikutnya jika Musyawah Luar Biasa pertama sudah terselenggara.

Ketentuan tentang Pendirian Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XIV

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 23

Perangkat Organisasi

Organ Perkumpulan terdiri dari :

  1. Rapat Anggota disebut juga permusyawaratan.
  2. Pengurus
  3. Pengawas

Yang secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan perkumpulan.

  1. Dewan Pendiri adalah komponen anak bangsa dari berbagai daerah se Indonesia yang berkeinginan mendedikasikan dalam wadah ini.
  2. Kedudukan Dewan Pendiri hanya berada di tingkat Komisi Nasional
  3. Pengurus KOMNAS LP.K-P-K pertama kali dilantik oleh Dewan Pendiri
  1. Penasehat Hukum adalah kelengkapan organisasi, sebagai pendamping Dewan Eksekutif yang menangani permasalahan hukum sekaligus sebagai Pengacara Organisasi yang dibentuk oleh Dewan Eksektutif di semua tingkatan.
  2. Dewan Pembina adalah yang memberikan pembinaan kepada organisasi baik diminta maupun tidak diminta yang tetapkan oleh oleh Dewan Eksekutif disemua tingkatan.
  3. Dewan Pakar adalah kelengkapan organisasi yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif untuk dimintakan pendapat/analisa terhadap masalah tertentu, berada di masing-masing tingkatan.
  4. Dewan Eksekutif adalah sebutan untuk Pengurus Harian di semua tingkatan organisasi sebagai pimpinan,penyelenggara dan pengambil keputusan organisasi.
  5. Tim Khusus (TIMSUS) adalah kelengkapan organisasi ditingkat KOMNAS yang diangkat langsung oleh Ketua Umum sebagai : a. Pengawal /Pengawasan konsolidasi ke KOMDA dan KOMCAB b. Utusan KOMNAS untuk menghadap pejabat daerah/instansi terkait c.Menagangani masalah tertentu secara rahasia. d. Bertugas di semua provinsi se Indonesia f. Wadah promosi jabatan ditingkat KOMNAS g.Keanggotanya ditentukan oleh Ketua Umum KOMNAS secara tertutup.
  6. Devisi organisasi adalah kelengkapan organisasi yang dibentuk oleh KOMNAS dan berada di semua tingkatan untuk membidangi program organisasi sekaligus sebagai anggota Tim Investigasi
  7. Tim Investigasi Khusus (TIM-INVESKUS) adalah kelengkapan organisasi yang bertugas menangani masalah tertentu. Diangkat oleh KOMNAS dan menginvestigasi di masing-masing pengurus Dewan Eksekutif Komisi Nasional, Komisi Daerah dan Komisi Cabang serta bersifat ad-hock.
  8. Pers Organisasi adalah kelengkapan organisasi yang membidangi pemberitaan publik dan teknologi informasi (Media Cetak dan dan Online) sebagai pers hanya berada ditingkat KOMNAS yang dikelola secara terpisah dengan lembaga, dengan ketentuan :
  9. Media Cetak dan dan Online berbadan hukum
  10. Akta Notaris Perusahaan media diatas menggunakan nama Ketua Umum sekaligus sebagai owner
  11. Anggota Pers direkrut dari Anggota LP.K-P-K yang telah memenuhi syarat jurnalis.
  12. Nama Tabloid/Cyber Berita akan ditentukan selanjutnya oleh owner
  13. KOMNAS LP.K-P-K akan mendapat pembagian laba usaha minimal 5 % (Lima Persen) dari Media Cetak dan Online/Cyber Berita.
  14. Website organisasi (Bukan Pers) akan dikelola oleh Tim Media Sosial KOMNAS.
  15. Tim Media Sosial adalah kelengkapan organisasi yang menangani informasi, diskusi dan silaturahim antar pengurus/anggota melalui media sosial : website/aplikasi, facebook,Whats up dan lain-lain sesuai kebutuhan yang atur oleh KOMNAS.
  16. Staf Kesektariatan adalah kelengkapan kesektariatan yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif di semua tingkatan organisasi untuk menangani manajemen administrasi kesketariatan dan bersifat ad-hock.
  17. Satuan Komando Khusus (SATKOSUS) adalah kelengkapan SATGAS yang dibentuk ditingkat KOMNAS/KOMDA/KOMCAB serta mendapat SK dari KOMNAS sebagai instruktur/pelatih di SATGAS sekaligus pimpinan Komandan di SATGAS, Pengawal dan mengeksekusi pra sanksi kepada SATGAS
  18. Satuan Tugas Keamanan (SATGASMAN) adalah kelengkapan kesektariatan organisasi yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif disemua tingkatan, untuk pengamanan internal dan eksternal organisasi serta pihak lain yang membutuhkan tenaga pengamanan SATGAS.
  19. Satuan Relawan (SATREL) adalah kelengkapan kesektariatan organisasi yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif disemua tingkatan, untuk mobilisasi massa yang terkait dengan issu-issu tertentu dan bersifat ad-hock.
  1. Satuan Pengawal (SATPEN) Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah kelengkapan organisasi dibentuk oleh Dewan Eksekutif Komisi Cabang (KOMCAB) sebagai Pengawal :
  • Tempat Pemugutan Suara (TPS) dalam PEMILU/PILKADA
  • Pemilihan Kepala Desa
  • Anggaran Dana Desa
  • Anggaran Dana BOS ditingkat satuan sekolah-sekolah
  • Dana Hibah dan Bantuan Sosial
  • Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
  1. Badan Otonom adalah organisasi sayap / organisasi pendukung yang diusulkan oleh Komisi Nasional (KOMNAS) melalui Rapat Pleno Dewan Eksekutif KOMNAS :
  1. Lembaga Bantuan Hukum
  2. Koperasi
  3. Garda Pemuda Anti Korupsi
  4. Koordinator Pengawal PEMILU/PEMILUKADA
  5. Dan lain-lain sesuai kebutuhan

Ketentuan tentang fungsi dan tugas Perangkat Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XV

RAPAT ANGGOTA / PERMUSYAWARATAN

Pasal 24

Jenis Permusyawaratan

  1. Jenis Permusyaratan Komisi Nasional (KOMNAS) terdiri dari :
  2. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS
  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUSLUB
  4. Rapat Rapat Koordinas Nasional (RAKORNAS)
  5. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS
  6. Rapat – rapat :
  • Rapat Dewan Pendiri
  • Rapat Dewan Penasehat Hukum
  • Rapat Dewan Pakar
  • Rapat Dewan Pembina
  • Rapat Pleno
  • Rapat Dewan Eksekutif
  • Rapat Tim Khusus
  • Dewan Eksekutif Plus
  • Rapat Koordinasi
  • Informal Meeting.
  1. Jenis Permusyawaratan Komisi Daerah (KOMDA) terdiri dari :
  2. Musyawarah Komisi Daerah disingkat MUSDA
  3. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA
  4. Rapat – rapat :
  • Rapat Dewan Penasehat Umum
  • Rapat Dewan Pakar
  • Rapat Dewan Pembina
  • Rapat Pleno
  • Rapat Dewan Eksekutif
  • Dewan Eksekutif Plus
  • Rapat Koordinasi
  • Informal Meeting.
  1. Jenis Permusyaratan Komisi Cabang (KOMCAB) terdiri dari :
  2. Musyawarah Komisi Cabang disingkat MUSCAB
  3. Rapat Kerja Daerah
  4. Rapat – rapat Internal :
  • Rapat Dewan Penasehat Umum
  • Rapat Dewan Pakar
  • Rapat Dewan Pembina
  • Rapat Pleno
  • Rapat Dewan Eksekutif
  • Dewan Eksekutif Plus
  • Rapat Koordinasi
  • Informal Meeting.

Status dan fungsi Jenis-Jenis Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah.

 

BAB XVI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 25

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi :

  1. Komisi Nasional yang disingkat KOMNAS adalah kepengurusan tingkat Nasional / Pengurus Pusat, yang sehari-harinya disebut Dewan Eksekutif, berkedudukan di Bekasi.
  2. Komisi Daerah yang disingkat KOMDA, adalah pengurus Daerah Tingkat I / Provinsi yang sehari-harinya disebut Dewan Eksekutif, berkedudukan di Ibu Kota
  3. Komisi Cabang yang disingkat KOMCAB, adalah pengurus Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota yang sehari-harinya disebut Dewan Eksekutif, berkedudukan di Ibu Kota/Kabupaten.

Penjelasan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XVII

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 26

Kerjasama Antar Lembaga

  1. Guna kelancaran, efektifitas dan efisiensi kerja dalam rangka pencapaian Visi-Misi organisasi, K-P-K dapat bekerjasama dengan institusi lain, Pemerintah dan Non Pemerintah serta lembaga International.
  2. Bentuk kerjasama ini, tidak boleh mengurangi independensi dan kemandirian LP-K-P-K.
  3. Para institusi/Lembaga yang bekerjasama dengan K-P-K mendapat sebutan Mitra Kerja.

Ketentuan tentang tata cara Kerjasama Antar Lembaga akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XVIII

KEUANGAN

Pasal 27

Sumber Keuangan

Sumber keuangan organisasi direncanakan dari :

  1. Iuran Anggota
  2. Bidang usaha dan jasa
  3. Bantuan pemerintah dan perusahaan swasta
  4. Bantuan dari pihak ke tiga atau pihak asing / INGO.
  5. Usaha-usaha lain yang tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang Sumber Keuangan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 28

Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan

  1. Kekayaan organisasi dicatat dan dikelola oleh dan atas nama organisasi.
  2. Atas nama KOMNAS : TIMSUS/KOMDA/KOMCAB wajib membuka nomor Rekening Bank
  3. Penerimaan dan Pengeluaran sumber dana wajib melalui nomor Rekening Bank
  4. Pengelolaan kekayaan  dan  keuangan  dilaksanakan  berdasarkan  pedoman  standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum.
  5. Bersamaan dengan laporan keuangan, maka setiap bulan Bendahara melaporkan/pembayaran pajak PPn dan PPh sekaligus SPT Tahunan disemua tingkatan organisasi.
  6. Setiap Bulan masing-masing tingkat kepengurusan membuat laporan keuangan secara tertulis sebagai berikut :
  • Bendahara Umum KOMNAS mencari sumber dana, menyiapkan dana talangan (Pety Cash) sekaligus melaporkan keuangan kepada Ketua Umum
  • Bendahara Komisi Daerah mencari sumber dana, menyiapkan dana talangan (Pety Cash) sekaligus melaporkan keuangan kepada Ketua KOMDA
  • Bendahara Komisi Cabang mencari sumber dana, menyiapkan dana talangan (Pety Cash) sekaligus melaporkan keuangan kepada Ketua KOMCAB

Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian organisasi dapat ditempuh melalui :

  1. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan – keputusan dalam semua rapat dan institusi diutamakan musyawarah mufakat, namun jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pengumutan suara dan keputusan diambil dengan suara terbanyak

Dewan Pendiri :

  1. Dewan Pendiri adalah penggagas berdirinya organisasi ini, dan nama-nama pendiri terdapat di dalam Anggaran Dasar, sepanjang organisasi ini berdiri.
  2. Fungis dan Tugas Dewan Pendiri :
  • Memberikan usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam forum Dewan Eksekutif KOMNAS sebagai bahan pertimbangan di MUNAS/MUNASLUB
  • Memberikan saran dan pendapat kepada KOMNAS secara tertulis
  • Tidak bisa memberhentikan Ketua Umum / KOMNAS yang sedang berjalan.
  1. Sanksi organisasi

Sanksi Organisasi dapat diberikan kepada Anggota dan atau Penngurus LP.K-P-K apa bila :

  • Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan – ketentuan organisasi.
  • Dalam internal organisasi telah melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik organisasi.
  • Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik yang telah berketetapan hukum sebagai terdakwa dipengadilan setempat.
  1. Bentuk dan Mekanisme Sanksi
  • Bentuk sanksi organisasi  dapat  berupa peringatan tertulis,pemberhentian sementara dan pemberhentian
  • Mekanisme pemberian  sanksi  adalah sebagai berikut :
  1. Peringatan Tertulis  :

Peringatan  tertulis  diberikan  kepada anggota   yang melakukan  pelanggaran, ketentuan lebih lanjut terhadap pelanggaran diatur oleh Dewan Eksekutif dalam  Peraturan Organisasi.

Peringatan   tertulis   kepada  anggota diberikan   oleh  Dewan  Eksekutif   di  setiap jenjang   dengan tata urutan :

  • Peringatan pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan,
  • Peringatan  kedua bertujuan   untuk  kepatuhan, peringatan
  • ketiga  untuk  syarat  pengenaan sanksi

Surat  Peringatan  tersebut  di atas diterbitkan   Dewan Eksekutif setempat  dan diternbuskan ke KOMNAS.

  1. Pemberhentian Sementar

Pernberhentian   sementara   anggota/pengurus,   dapat  diLa ku kan cleh  masing-masing Dewan   Eksekutif  setempat, yang diterbitkan dalam keputusan Dewan Eksekutif setempat  yang ditembuskan ke KOMNAS.

  1. Pemberhentian Tetap

Usulan  pemberhentian tetap  anggota / Pengurus dilkukan oleh Dewan Eksekutif setempat berdasarkan  bukti-bukti   yang kongkrit dan dapat dipertanggung  jawabkan, selanjutnya akan diproses melalui mekanisme  organisasi dan putuskan oleh  KOMNAS.

 

Pasal 30

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan melalui :

Komisi Nasional melakukan audit keuangan dan laporan pajak setiap bulan

  1. Penempatan Tim Khusus diberbagai daerah untuk :
  • Sebagai perpanjangan tangan Komisi Nasional / Pengurus Pusat mengawasi keberadaan pengurus KOMDA/KOMCAB.
  • Bertugas menangani masalah tertentu di daerah-daerah

3. Pembentukan Tim Investigasi adalah tim yang menangani kasus-kasus tertentu yang mendapat Surat Tugas Investigasi dan secara periodik membuat laporan tertulis kepada Komisi Nasional

4. Komisi Nasional dalam keadaan tertentu melakukan inspeksi dan turun ke daerah-daerah guna melakukan investigasi khusus terhadap permasalahan daerah.

 

Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar

     Perubahan Anggaran Dasar

  1. Atas usulan Dewan Pendiri yang disetujui oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pendiri dan dinyatakan  secara tertulis  serta mendapat rekomendasi  tertulis dari 2/3 Pengurus KOMDA selanjutnya direkomendasikan kepada Rapat Pleno Pengurus Dewan Eksekutif KOMNASuntuk menerirna  atau  menolak  sebagai  bahan pertimbangan   untuk digelar  dalam MUNAS/MUNASLUB.
  2. Perubahan Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional  (MONAS)  atau Musyawarah  Nasional Luar  Biasa yang  dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 KOMNAS,  KOMDA,  KOMCAB  yang aktif dan berdasarkan   Surat  Keputusan  Struktur  Pengurus yang masih berlak.

Ketentuan ten tang  perubahan  Anggaran Dasar  diatur  lebih  lanjut  di dalam  Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 KOMNAS, KOMDA, KOMCAB yang definitif
  2. Berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
  3. Penyelesaiannya segala hak dan kewajiban serta kekayaan organisasi ditentukan oleh keputusan MUNAS/MUNA
  4. Selama belum diadakan MUNAS/MUNASLUB, KOMNAS tetap bertanggung jawab penuh atas harta organisasi.

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

 

Ditetapkan di  :   Bekasi

Pada Tanggal  :   9 Maret 2017