BENDERA-LP.K-P-K..jpg

LP.K-P-K adalah singkatan dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang didirikan tanggal 9 Maret di Cisarua Bogor – Jawa Barat, yang didirikan oleh komponen anak bangsa dari berbagai daerah yang terpanggil untuk memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

 

LP.K-P-K adalah sebuah organisasi berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum, berdasarkan Akta Pendirian :

1.Nomor : .17 .Tanggal 17 Mei 2017. Pada Notaris Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn – Alamat Kota Bekasi – Jawa Barat.

2.Akta Perubahan Nomor : 33 .Tanggal 21 Juni 2017. Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn – Alamat Kota Bekasi – Jawa Barat.

Selanjutnya di legalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017. Tanggal 22 Juni 2017. Dan berkewajiban membayara pajak kepada negara, berdasarkan nomor NPWP : 34.798.821.4-412.000. Tertanggal 18 Juli 2017.

3. Pergerakan awal organisasi dan alamat sekretariat pertama berkedudukan di Bekasi, namun seiring perkembangan perjalanan organisasi maka saat ini Sekretariat KOMNAS LP.K-P-K berada di Bogor,berdasarkan Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Pemerintah setempat (Sekretariat Sementara)

PENDIRI LP.K-P-K :

  • Andi ARO
  • Joni Bahtera,SH
  • H.Lukito AR,SH,MM
  • Anne Caroline Hayati,SE
  • Hj.Masra Puhi,S.Ag,SH,MH
  • Oman Ibrahim
  • Safrin Habibie,SE
  • Dll.

 

Tingkat Kepengurusan :

1.Komisi Nasional, yang disingkat KOMNAS (Pengurus Pusat berkedudukan di Jabodetak)

2.Komisi Daerah, yang disingkat KOMDA ( (Pengurus di Tingkat Provinsi)

3.Komisi Komisi Cabang, yang disingkat KOMCAB Pengurus di Tingkat Kabupaten-Kota)

 

LP.K-P-K Yang Telah Terbentuk :

1.Sumatera

2.Kalimantan

3.Jawa

4.Sulawesi

5.Maluku

6.Nusa Tenggara

7.Papua

 

Perangkat Organisasi :

1.Penasehat Hukum

2.Dewan Pakar

3.Dewan Pembina

4.Dewan Eksekutif :

5.Devisi-Devisi

6.Tim Investigasi Khusus

7.Staf Kesektariatan

8.Tim Media Sosial + Pers Organisasi (https:pengawalkebijakan.id)

9.Satuan Komando Khusus

10.Satuan Tugas Keamanan (Internal dan Eksternal)

11.Statuan Tugas Relawan

12.Tim Pengawal Kecamatan dan Pengawal Desa/Kelurahan

13.Tim Khusus (TIMSUS), Tim yang khusus dibentuk oleh Ketua Umum

15.Badan Otonom (Sayap Organisasi) :

a.Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – belum dibentuk

b.Koperasi – belum dibentuk

c.Elemen Masyarakat Anti Korupsi – belum dibentuk

d.Dan lain-lain sesuai kebutuhan