AGENDA KERJA
Agenda Kerja LP.K-P-K Periode 2022-2027:
📑 Strategi & Agenda Kerja Nasional
Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Periode Bakti 2022 – 2027.
🏛️ I. Penguatan & Konsolidasi Organisasi.
– Membangun fondasi internal yang solid, responsif, dan terintegrasi di seluruh lini.
– Ekspansi Struktur Kewilayahan: Percepatan pembentukan Komisi Daerah (Komda), Komisi Cabang (Komcab), hingga Komisi Ranting untuk memperluas jangkauan pengawasan.
– Tertib Administrasi & Digitalisasi: Pembaruan massal Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Keputusan (SK), dan Surat Tugas (ST) bagi seluruh pengurus guna menjamin legalitas operasional.
Sinergi Pengambil Keputusan:
– Penyelenggaraan Rapat Pleno V Komnas sebagai forum strategis penentuan kebijakan pusat.
– Koordinasi Digital Interaktif: Optimalisasi Virtual Meeting berkala sebagai sarana koordinasi taktis antara Pengurus Pusat dan daerah secara real-time.
⚖️ II. Advokasi
Pendampingan Masyarakat
Komitmen nyata dalam membela hak rakyat dan menegakkan keadilan agraria serta hukum :
– Reforma Agraria & TORA: Pendampingan intensif bagi masyarakat penggarap lahan terlantar di Cianjur, Jawa Barat untuk memperoleh sertifikasi melalui program Redistribusi/TORA.
– Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Advokasi hukum bagi warga adat di Pasangkayu, Sulawesi Barat atas sengketa lahan dengan korporasi dan upaya preventif terhadap tindakan represif.
– Litigasi & Pembelaan Warga: * Pendampingan hukum warga Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam sengketa lahan melawan PT. Arutmin.
– Penyelesaian konflik lahan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
– Pusat Bantuan Hukum Nasional: Menjalankan fungsi pendampingan perkara perdata maupun pidana bagi masyarakat marginal di berbagai wilayah Indonesia.
🇮🇩 III. Agenda Strategis Nasional.
– Meningkatkan posisi tawar lembaga dalam kancah kebijakan publik dan demokrasi.
– Munas II LP.K-P-K (2027): Menyelenggarakan Musyawarah Nasional sebagai puncak kedaulatan organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan masa depan.
– Diplomasi Parlemen: Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI/DPD RI di Senayan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan temuan lapangan terkait kebijakan pemerintah.
– Seminar Koperasi Pertambangan Rakyat.
💼 IV. Pemberdayaan Ekonomi & Bidang Usaha.
– Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor riil.
– Inisiasi Ekonomi Kerakyatan: Merintis pembentukan Koperasi Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang berbasis komunitas.
– Akselerasi UMKM Naik Kelas: Fasilitasi dan pendampingan program Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing produk di pasar nasional.
Visi Kami: “Mengawal Kebijakan, Memastikan Keadilan, Membangun Negeri.”
