KOMNAS LP.K-P-K – Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP.K-P-K)

Selamat Berselancar Di Website LP.K-P-K

Jangan Pernah Menyerah Sebelum Satu Kasus Tuntas Dengan Baik!

Gunakan Seragam LP.K-P-K, Id Card Dan Surat Tugas Sebagai Identitas Diri Pada Saat Menjalankan Tugas.

Ikhtiar, Konsisten, Amanah Dan Ingat Sang Pencipta Salah Satu Kunci Sukses

Salam Satu Komando!

Frequently Asked Questions

Apa Itu LP.K-P-K?

LP.KPK adalah singkatan dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Terbentuk pada tanggal 9 Maret 2017 di Bogor – Jawa Barat.

LP.KPK adalah organisasi kontrol sosial non provit sekaligus wadah pengabdian masyarakat sipil.

LP.KPK adalah organisasi berbentuk Perkumpulan dan telah berbadan hukum.

Kapan Berdirinya LP.K-P-K?

Kapan Berdirinya LP.K-P-K?

Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) didirikan pada tanggal 9 Maret 2017 Di Cisarua Bogor – Jawa Barat oleh elemen masyarakat pemerhati anti korupsi terdiri dari :

Andi Abdul Rahman Onge – Kota Depok – Jawa Barat
Freddy RJ.Tulangow – Kota Bekasi – Jawa Barat
Masra Puhi – Bone Bolango – Gorontalo
Agana Tuasikal – Muara Enim – Sumatera Selatan
Alamsyah – Kota Bengkulu – Bengkulu
Joko Santoso – Kab.Mojokerto – Jawa Timur
Oman Ibrahim – Kab.Bekasi – Jawa Barat

Apa Visinya?

Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahterah,bermartabat dan bersih dari korupsi.

Misinya?

Mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Memberikan rekomendasi/saran dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan dan aplikakasi peraturan-undangan.
Mengawal aset – aset Negara dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.
Mengawal Pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah oleh pemerintah/lembaga negara.
Mengawal perusahaan swasta dalam kaitan sektor pajak,tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan hidup dan limbah.
Mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Apa TUPOKSInya?

TUPOKSI LP.K-P-K :

Tugas Pokok

Mengawal pelaksanaan kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat sampai ke tingkat Daerah bahkan sampai ke tingkat Kelurahan / Desa.
Mengawal proses perumusan Undang-Undang RI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI, MPR RI, DPD RI dan DPRD tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota)
Mengawal aplikasi perundang-undangan oleh Pemerintah dan swasta
Melakukan dialog atas dampak dari kebijakan pejabat Pemerintah maupun swasta dan perorangan serta kelompok Masyarakat
Melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum apabila terjadi dugaan pelanggaran Hukum oleh pejabat Pemerintah maupun Swasta dan perorangan serta kelompok Masyarakat

Fungsi

Mendorong terciptanya harmonisasi kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke tingkat Daerah bahkan sampai ke tingkat Kelurahan / Desa.
Berpartisipasi dalam sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah maupun pemberlakuan Undang-Undang RI yang berpihak kepada Masyarakat khususnya kaum marginal, dengan cara elegan dan bermartabat.
Menciptakan suasana kondusif atas dampak dari kebijakan Pemerintah dan pemberlakuan Undang-Undang RI, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Instansi, maupun Keputusan Camat, Peraturan Desa / Kelurahan hingga perangkat Lingkungan Rukun Warga (RW) serta Rukun Tetangga (RT)
Mengawal serta melakukan Pendampingan / Advokasi atas Pengaduan/Laporan Masyarakat atau Organisasi / Lembaga untuk suatu kasus Pidana maupun Perdata terhadap Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Pengadilan.

Apa Yang Dilakukan Dalam Mengungkap Suatu Kasus?

Apa Yang Dilakukan Dalam Mengungkap Suatu Kasus?

Survey
Monitoring
Investigasi
Wawancara
Advokasi
Mediasi
Pelaporan

AGENDA KERJA KAMI

AGENDA KERJA KETUM :

Musyawarah Daerah (MUSDA) LP.K-P-K Provinsi Sulawesi Barat
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) LP.K-P-K Provinsi Gorontalo
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Provinsi Jawa Tengah
Rapat Pleno KOMNAS LP.K-P-K
Penguatan Program Pemberdayaan dengan Kementerian Pertanian

AGENDA KERJA SEKJEN

Tindak lanjut laporan kasus lahan sawit dari Riau ke Mabes Polri
Tindak lanjut laporan kasus Korupsi dari Gorontalo ke KPK
Tindak Lanjut Kasus Perbankan di Manado

AGENDA KERJA WAKETUM

Tindak Lanjut Advokasi di Kab.Cianjur
Fllow up dengan Kementerian KLH
Laporan Kasus Dana Desa ke Inspektorat – Kab.Cianjur

AGENDA KERJA TIMSUS

Tindak Lanjut Advokasi Sengketa Tanah di Bandung, Jakarta Barat
Laporan Kasus Dana Desa di Kab.Tojo Una-Una
Laporan Kasus Dana Desa ke Inspektorat – Kab.Cianjur
Laporan Kasus Tambang Liar di Kab.Trenggalek

AGENDA KERJA WASEKJEN

Tindak lanjut surat ke Menteri Pertanian

AGENDA KERJA DIVISI-DIVISI

Persiapan Seminar Anti Korupsi
Persiapan Pelatihan Pra Kerja & UMKM
Sertifikasi
Pantau Makan Siang Bergizi

AGENDA KERJA TIM MEDIA

Posting berita di media online pengawalkebijakan.id
Optimalisasi website lpkpk.org
Tiada hari tanpa berita

Berita Online Internal LP.K-P-K

Lembaga Pengawal LP.K-P-K Memohon Maaf

Memontum jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025, Pengurus Komnas Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang disingkat LP.K-P-K menyampaikan " Minal Aidin Wal...

Berita Online Internal LP.K-P-K

Lembaga Pengawal LP.K-P-K Kab.Bone Bolango Soroti Bangunan Chek Dam Penahan Sedimen Justru Picu Insiden Banjir Bandang Cemaskan Warga

https://pengawalkebijakan.id/lembaga-pengawal-lp-k-p-k-kab-bone-bolango-soroti-bangunan-chek-dam-penahan-sedimen-justru-picu-insiden-banjir-bandang-cemaskan-warga/

Berita Online Internal LP.K-P-K

8 Tahun Kiprah Lembaga Pengawal LP.K-P-K Berkolaborasi Membangun Negeri

Pengawal Kebijakan.Id - Jakarta. Sebagai penanda kelahiran dan eksistensi organisasi, Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang disingkat LP.K-P-K kini telah memasuki usia ke...

Berita Online Internal LP.K-P-K

Blogspot KOMNAS LP-K.P.K Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan

https://komnaslp-kpk.blogspot.com/

Berita Online Internal LP.K-P-K

Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan LPKPK, Melaporkan Atas Dugaan Penyerobotan Tanah Di wilayah Provinsi Riau Ke Mabes Polri

LP.K-P-K Memberikan Keterangan Di MABES POLRI Terkait Penguasaan Lahan Secara Ilegal Di Provinsi Riu Dalam kasus ini adalah pelimpahan dari provinsi Riau yang diwakili...

Berita Online Eksternal

LP.K-P-K BOLMUT-SULUT Soroti Proyek Tanpa Papan Nama Di Desa Buroko Utaro

https://asumsi.id/lp-kpk-bolmut-soroti-proyek-tanpa-papan-nama-di-desa-boroko-utara/

Berita Online Eksternal

LPKPK Tegaskan DLH Bolmut Seriusi Izin Pengolahan Limbah PP Urban di PLTU Binjeita: ‘Diduga ada Main Mata’

https://www.sulutzone.com/sulut/pr-7915717553/lpkpk-tegaskan-dlh-bolmut-seriusi-izin-pengolahan-limbah-pp-urban-di-pltu-binjeita-diduga-ada-main-mata

Berita Online Internal LP.K-P-K

Wagub Gorontalo Terima Komnas LP.K-P-K

https://berita.gorontaloprov.go.id/2021/11/30/wagub-gorontalo-terima-kunjungan-silaturahmi-pengurus-komnas-lpkpk/

US Sues California Over Immigration Laws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim

What Does Weapons Law Mean for You?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim