Skip to content
header-logo-LP.K-P-K.jpg

LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN ((LP.K-P-K)

Motto : Mengungkap Fakta Dibalik Data

  • Home
  • Work Plan
  • Video
  • Rakernas 2020
  • Rakernas LP.K-P-K 2021
  • Blog
  • Download

Foto RAKERNAS LP.K-P-K Pertama Tahun 2020 Di Anjungan Sulawesi – Taman Mini Indonesia Indah

Penerimaan Anggota Baru LP.K-P-K

Welcome

Selamat berkunjung ke website kami yang sangat sederhana ini,

Website ini disamping sebagai media informasi publik juga sebagai sarana menjalin silaturahmi dengan semua elemen bangsa.

Undangan Meeting

Agenda :
1. Diklat Digitalisasi Letter C Desa.
2. Diklat Admin Website Desa SIDESTRA
3. Pencanangan Gerakan Sholat Dhuha Bersama.

Articles of Association

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP.K-P-K)

It’s Time For Us To Lead

Andi-Aro-Ketua-Umum-dan-Freddy-Tulango-Sekjend-KOMNAS-LP.K-K-2022.jpg

Andi Aro (Ketua Umum) dan Freddy Tulango (Sekjend) KOMNAS LP.K-P-K

Masra-Puhi-Waketum-I-Ahmad-Yani-Yunus-Waketum-II-KOMNAS-LP.K-P-K.jpg

Masra Puhi (Waketum I) & Ahmad Yani Yunus (Waketum II) KOMNAS LP.K-P-K

Agana-Tuasikal-Waketum-III-Simson-Purba-Waketum-IV-KOMNAS-LP.K-P-K.jpg

Agana Tuasikal (Waketum III) & Simson Purba (Waketum IV) KOMNAS LP.K-P-K

Joko-Santoso-Waketum-V-Iswandi-HD-Waketum-VIII-KOMNAS-LP.K-P-K.jpg

Joko Santoso (Waketum V) & Iswandi HD (Waketum VIII) KOMNAS LP.K-P-K

Frequently Asked Question

Yang Sering Ditanyakan

Apa Itu LP.K-P-K?

LP.K-P-K adalah singkatan dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang didirikan tanggal 9 Maret di Cisarua Bogor – Jawa Barat, yang didirikan oleh komponen anak bangsa dari berbagai daerah yang terpanggil untuk memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

LP.K-P-K adalah sebuah organisasi berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum, berdasarkan Legalitas :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga + Pokok-Pokok Program Kerja
Nomor : .17 .Tanggal 17 Mei 2017. Pada Notaris Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn -Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat – Indonesia
2. Akta Notaris Perubahan Nomor : 33 .Tanggal 21 Juni 2017. Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn – Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat – Indonesia.
3. Di legalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017. Tanggal 22 Juni 2017.
4. Berkewajiban membayar pajak kepada negara, berdasarkan nomor NPWP : 34.798.821.4-412.000. Tertanggal 18 Juli 2017.

Tingkatan Kepengurusan LP.K-P-K terdiri dari :

1.Komisi Nasional, yang disingkat KOMNAS (Pengurus Pusat)
2.Komisi Daerah, yang disingkat KOMDA ( (Pengurus di Tingkat Provinsi)
3.Komisi Komisi Cabang, yang disingkat KOMCAB Pengurus di Tingkat Kabupaten-Kota)

Pembentukan kepengurusan meliputi :

1.Sumatera
2.Kalimantan
3.Jawa
3.Sulawesi
4.Maluku
5.Nusa Tenggara
6.Papua

Struktur Kepengurusan :

1.Penasehat Hukum
2.Dewan Pakar
3.Dewan Pembina
4.Dewan Eksekutif :
5.Devisi-Devisi

Perangkat Organisasi :

1.Tim Investigasi Khusus
2.Staf Kesektariatan
3.Tim Media Sosial + Pers Organisasi (https:pengawalkebijakan.id)
4.Satuan Komando Khusus
5.Satuan Tugas Keamanan (Internal dan Eksternal)
6.Statuan Tugas Relawan
7.Tim Pengawal Kecamatan dan Desa/Kelurahan
8.Tim Khusus (TIMSUS), Tim yang khusus dibentuk oleh Ketua Umum

Rencana Pembentukan Badan Otonom (Sayap Organisasi) :

1.Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
2.Koperasi
3.Elemen Masyarakat Anti Korupsi
4.Dan lain-lain sesuai kebutuhan

Pedoman Organisasi (PO) :

1. PO Kesektariatan
2. PO Administrasi
3. PO Atribut & Aksesoris
4. PO Badan Otonom
5. PO Kartu Tanda Anggota
6. PO.Rektrutmen Anggota Baru

Bagaimana visi dan misinya?

VISI

Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahterah,bermartabat dan bersih dari korupsi.

MISI

1.Mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.Memberikan rekomendasi / saran dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan dan aplikakasi perundang-undangan.

3.Mengawal aset – aset Negara dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.

4.Mengawal Pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah oleh pemerintah/lembaga negara.

5.Mengawal perusahaan swasta dalam kaitan sektor pajak,tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan hidup dan limbah.

6.Mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Bagaimana cara menangani suatu kasus?

Bagaimana cara menangani suatu kasus?

1. Saat memulai menangani kasus dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota, Surat Tugas dan Seragam organisasi.
2. Telah mendapatkan informasi awal dan data pendukung yang diperoleh dari masyarakat atau atas inisiatif sendiri.
3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan meminta pendapat dari penasehat hukum setiap menangani kasus apapun.
4. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Awal Indentifikasi Masalah (SPAIM)
5. Melakukan Survey, Monitoring, Invesitigas dan bedah kasus
6. Melakukan Mediasi / Advokasi sesuai spesifikasi masalah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Klien.
7. Meminta petunjuk kepada pimpinan dan penasehat hukum sebelum ke APH
8. Membuat Berita Acara sebelum dilaporkan kepada APH yang ditandangani oleh Ketua, Sekretaris, penasehat hukum dan insiator kasus.
9. Melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum
10. Mengawal proses penegakan hukum
11. Membuat Laporah hasil akhir penanganan kasus

Saya mau bergabung, persyaratan apa saja?

Saya mau bergabung, persyaratan apa saja?

A. Persyaratan Umum :

1.Putra/Putri Daerah setempat
2.Bukan Pegawai Negeri Sipil/ASN
3.Berumur minimal 22 Tahun
4.Punya kemauan berorganisasi dan mau belajar
5.Tidak dalam proses hukum / Tersangka oleh Aparat Hukum.

B. Persyaratan Khusus

1.Melengkapi persyaratan administrasi :
2.Menyertakan KTP
3.Menyertakan Pas Foto 4cmx6cm (latar belakang warna merah) dan berjas warna hitam.
4.Menyertakan Kartu Keluarga

C.Mengisi Formulir :
1.Formulir Anggota
2.Pakta Integritas
3.Berita Acara Pembentukan Pengurus (Khusus Kolektif)
4.Mengisi Susunan Pengurus (Khusus Kolektif).
5.Membayar Biaya Administrasi (Biaya Cetak KTA, SK, ST+Ongkir)

Menetapkan Pilihan Kepengurusan
1.Komisi Daerah/Tingkat Provinsi 
2.Komisi Cabang/Tingkat Kab/Kota

D. Hubungi Tim Rekrutmen Pendaftaran Anggota :

1. Pulau Sumatera & Kalimantan : Agana Tuasikal (0812-7179-8267)
2. Pulau Jawa & Bali : Joko Santoso (0812-3336-9345)
3. Sulawesi, Maluku, Ntt & Papua : Dina Latuconsina (0821-9896-6792)

F. Lampiran Formulir :
1. Formulir Anggota Baru : https://forms.gle/XEfLB3EjHCpv1hgQ7
2. Formulir Pakta Integritas
3. Formulir Susunan Pengurus

Data And Network

1. Pengurus Komisi Nasional (Pengurus Pusat) LP.K-P-K Masa Bhakti 2017-2022

2. Pengurus Komisi Daerah (KOMDA) LP.K-P-K Tingkat Provinsi

3. Pengurus Komisi Cabang (KOMCAB) LP.K-P-K Tingkat Kabupaten Kota Se Sumatera Dan Sekitarnya

4. Pengurus Komisi Cabang (KOMCAB) LP.K-P-K Tingkat Kabupaten Kota Se Kalimantan

5. Pengurus Komisi Cabang (KOMCAB) LP.K-P-K Tingkat Kabupaten Kota Se Jawa Dan Bali

6. Pengurus Komisi Cabang (KOMCAB) LP.K-P-K Tingkat Kabupaten Kota Se Sulawesi Dan Gorontalo

7. Pengurus Komisi Cabang (KOMCAB) LP.K-P-K Tingkat Kabupaten Kota Se Nusa Tenggara & Maluku

8. Pengurus Komisi Cabang (KOMCAB) LP.K-P-K Tingkat Kabupaten Kota Se Papua Dan Papua Barat

Regional Activity Photos

FOTO RAKERNAS LP.K-P-K 2021

FOTO RAKERNAS LP.K-P-K 2021

FOTO RAKERNAS LP.K-P-K 2020

FOTO RAKERNAS LP.K-P-K 2020

WHAT PEOPLE SAY

Recent News

LP.K-P-K-MoU-Dengan-PT.Rumah-Kita-Solusindo-Developer-Website-SIDESTRA-11-Februari-2022-ft.01.jpg
20 Mei
Berita Terkini

LP.K-P-K MoU Dengan PT.Rumah Kita Solindo Dalam Mengembangkan Syistem Informasi Desa dan Transparans (SIDESTRA) pada 11 Februari 2022

Pengawal Kebijakan – Kab.Wonosobo. Komisi Daerah  Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Jawa Tengah mengadakan Sosialisasi hasil RAKERNAS LP.K-P-K...
Foto-Pelantikan-KOMDA-Provinsi-Gorontalo-dalam-RAKERNAS-LP.K-P-K-2021
21 Jan
Berita Lampau 2019-2021

Di Gorontalo,RAKERNAS II LP.K-P-K Sukses Digelar

Pengawal Kebijakan - Gorontalo. Ditengah masa pandemi covid 19 ini / PPKM, tidak menyulutkan semangat para peserta yang datang dari berbagai...
foto-reaksi-masyarakat-menolak-objek-wisata.
24 Jul
Berita Lampau 2019-2021

LP.K-P-K Kabupaten Bima Menyoroti Objek Wisata Dan Tambak Yang Merusak Lingkungan

Pengawalkebijakan.id – PT Ocean Mantra Village dan PT Damai Indah Ramah melakukan Sosialisasi membangun area Pariwisata  baru di Dusun Natu Desa...

About Us

Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K), berdiri sejak 9 Maret 2017 di Cisarua Bogor-Jawa Barat dan didirikan oleh berbagai komponen anak bangsa dari berbagai daerah yang dimotori oleh Andi Aro sebagai salah satu pendiri bersama Masra Puhi,S.Ag,SH,MH. AR.Lukito,SH,MM, Joni Bahtera,SH. Oman Ibrahim, Carolina, dan lain-lain.

Recent News

Foto Andi ARO Ketua Umum KOMNAS Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K)
16 Jul
Berita Lampau 2019-2021

Ketua Umum LP.K-P-K Andi Aro, Prihatin Koruptor Dimanjakan Oleh Oknum Pejabat Di Batam

timsus-lp.k-p-k-menerima-kunjungan-kesbangpol-kabupaten-muara-enim
24 Jul
Berita Lampau 2019-2021

Kesabangpol Kabupaten Muara Enim Berkunjung Ke TIMSUS LP.K-P-K

foto-reaksi-masyarakat-menolak-objek-wisata.
24 Jul
Berita Lampau 2019-2021

LP.K-P-K Kabupaten Bima Menyoroti Objek Wisata Dan Tambak Yang Merusak Lingkungan

Contact Info

LOCATION

Bukit Duri-Tebet Street Bukit Duri Tanjakan- Jakarta Selatan, Indonesia


EMAIL US
lembagapengawal.lpkpk@gmail.com

PHONE

T:62856-4985-6999

Motto : Mengungkap Fakta Dibailik Data

Lawyer Zone by Acme Themes

Free Consultation

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M

KOMNAS-LP.K-P-K-Mengucapkan-Selamat-Hari-Raya-Idul-Fitri-1443-H-2022-M.jpg
KOMNAS-LP.K-P-K-Mengucapkan-Selamat-Hari-Raya-Idul-Fitri-1443-H-2022-M