Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP.K-P-K) – AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017.

Welcome

Selamat berkunjung ke website kami yang sangat sederhana ini,

Website ini disamping sebagai media informasi publik juga sebagai sarana menjalin silaturahmi dengan semua elemen bangsa.

Articles of Association

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN (LP.K-P-K)

Pendaftaran Anggota

Ini adalah ruang pendaftaran calon anggota baru LP.K-P-K sekaligus berpeluang mendapatkan Door Prize.

Jika anda ada kendala dalam mendaftar, hubungi : 0813-9986-1966

Door Prize

Dalam rangka HUT RI Ke 76, kami berbagi door prize Motor,Mobil dan Bonus sebagai tanda terimakasih kepada anda yang berminat gabung dengan LP.K-P-K.

Syarat dan ketentuannya, mohom dibaca sampai tuntas.

Jika ada pertanyaan, hubungi : 0813-9986-1966

Frequently Asked Questions

Apa itu LP.K-P-K ?

LP.K-P-K adalah singkatan dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang didirikan tanggal 9 Maret di Cisarua Bogor – Jawa Barat, yang didirikan oleh komponen anak bangsa dari berbagai daerah yang terpanggil untuk memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

LP.K-P-K adalah sebuah organisasi berbentuk perkumpulan/LSM yang berbadan hukum, berdasarkan Akta Pendirian :

1.Nomor : .17 .Tanggal 17 Mei 2017. Pada Notaris Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn -Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat – Indonesia

2.Akta Perubahan Nomor : 33 .Tanggal 21 Juni 2017. Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn – Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat – Indonesia.

Selanjutnya di legalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017. Tanggal 22 Juni 2017. Dan berkewajiban membayara pajak kepada negara, berdasarkan nomor NPWP : 34.798.821.4-412.000. Tertanggal 18 Juli 2017.

Tingkatan Kepengurusan LP.K-P-K terdiri dari :

1.Komisi Nasional, yang disingkat KOMNAS (Pengurus Pusat berkedudukan di Jabodetak/Bogor)

2.Komisi Daerah, yang disingkat KOMDA ( (Pengurus di Tingkat Provinsi)

3.Komisi Komisi Cabang, yang disingkat KOMCAB Pengurus di Tingkat Kabupaten-Kota)

Konsolidasi organisasi / Pembentukan kepengurusan yang telah terbentuk meliputi :

1.Sumatera

2.Kalimantan

3.Jawa

4.Sulawesi

5.Maluku

6.Nusa Tenggara

7.Papua

Perangkat Organisasi dari :

1.Penasehat Hukum

2.Dewan Pakar

3.Dewan Pembina

4.Dewan Eksekutif :

5.Devisi-Devisi

6.Tim Investigasi Khusus

7.Staf Kesektariatan

8.Tim Media Sosial + Pers Organisasi (https:pengawalkebijakan.id)

9.Satuan Komando Khusus

10.Satuan Tugas Keamanan (Internal dan Eksternal)

11.Statuan Tugas Relawan

12.Tim Pengawal Kecamatan dan Desa/Kelurahan

13.Tim Khusus (TIMSUS), Tim yang khusus dibentuk oleh Ketua Umum

15.Badan Otonom (Sayap Organisasi) :

a.Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

b.Koperasi

c.Elemen Masyarakat Anti Korupsi

d.Dan lain-lain sesuai kebutuhan

Dan seterusnya…

Bagaimana visi dan misinya?

VISI

Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahterah,bermartabat dan bersih dari korupsi.

MISI

1.Mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.Memberikan rekomendasi / saran dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan dan aplikakasi perundang-undangan.

3.Mengawal aset – aset Negara dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.

4.Mengawal Pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah oleh pemerintah/lembaga negara.

5.Mengawal perusahaan swasta dalam kaitan sektor pajak,tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan hidup dan limbah.

6.Mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Jika sudah bergabung, apa yang akan dilakukan ?

Sebagai implementasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Surat Tugas terdapat 5 (Lima) hal yang akan dilakukan :

1. Mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam pelayanan publik dan penggunaan anggaran negara.
2. Menegakan supremasi hukum dan keadialan
3. Melakukan : Survey, Monitoring, Investigasi, Bedah Kasus,Mediasi dan Advokasi
4. Atas rekomandasi KOMNAS LP.K-P-K melaporkan kepada Aparat Hukum atas temuan kasus tertentu yang didukung oleh minimal 2 alat bukti dan data pendukung terpercaya.
5. Tidak melakukan intimidasi, kekerasan, ancaman dan pungli

Bagaimana cara menangani suatu kasus?

Bagaimana cara menangani suatu kasus?

1. Saat memulai menangani kasus dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota, Surat Tugas dan Seragam organisasi.
2. Telah mendapatkan informasi awal dan data pendukung yang diperoleh dari masyarakat atau atas inisiatif sendiri.
3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan meminta pendapat dari penasehat hukum setiap menangani kasus apapun.
4. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Awal Indentifikasi Masalah (SPAIM)
5. Melakukan Survey, Monitoring, Invesitigas dan bedah kasus
6. Melakukan Mediasi / Advokasi sesuai spesifikasi masalah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Klien.
7. Meminta petunjuk kepada pimpinan dan penasehat hukum sebelum ke APH
8. Membuat Berita Acara sebelum dilaporkan kepada APH yang ditandangani oleh Ketua, Sekretaris, penasehat hukum dan insiator kasus.
9. Melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum
10. Mengawal proses penegakan hukum
11. Membuat Laporah hasil akhir penanganan kasus

Saya mau bergabung, persyaratan apa saja?

A. Persyaratan Umum :

1.Putra/Putri Daerah setempat
2.Bukan Pegawai Negeri Sipil/ASN
3.Berumur minimal 22 Tahun
4.Punya kemauan berorganisasi dan mau belajar
5.Tidak dalam proses hukum / Tersangka oleh Aparat Hukum.

B. Persyaratan Khusus

1.Melengkapi persyaratan administrasi :

Menyertakan KTP
Menyertakan Pas Foto 4cmx6cm (latar belakang warna merah) dan berjas warna hitam.
Menyertakan Kartu Keluarga

Mengisi Formulir :

Formulir Kesediaan Menjadi Pengurus
Pakta Integritas
Berita Acara Pembentukan Pengurus (Khusus Kolektif)
Mengisi Susunan Pengurus (Khusus Kolektif).

2.Membayar Biaya Administrasi Rp.750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /Orang untuk calon anggota tingkat Kabupaten-Kota (KOMCAB)

C. Pendaftaran

Setiap orang dapat bergabung dengan LP.K-P-K setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dengan mendaftarkan langsung di website ini.

Catatan :
Nomor Rekening Calon Anggota dan bukti Transfer dikirim via whatsapp : 0878-7381-3559 (Bendahara/Endah Sari Putri)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Dahlan Pido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Zefrijn Boy Kanu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Seth Coleman

LP.K-P-K Kabupaten Bima Menyoroti Objek Wisata Dan Tambak Yang Merusak Lingkungan

Pengawalkebijakan.id – PT Ocean Mantra Village dan PT Damai Indah Ramah melakukan Sosialisasi membangun area Pariwisata baru di Dusun Natu Desa...

TIMSUS LP.K-P-K Menerima Kunjungan KESBANGPOL Kabupaten Muara Enim

Muara Enim,pengawalkebijakan.id – Keberadaan Tim Khusus (TIMSUS) yang kini telah menyebar diberbagai wilayah Nusantara merupakan amanat Anggaran Dasar LP.K-P-K pada BAB...

Ketua Umum LP.K-P-K Andi Aro, Prihatin Koruptor Dimanjakan Oleh Oknum Pejabat Di Batam

Jakarta,pengawalkebijakan.id-Sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, perkembangan pemberantasan korupsi di tanah air progresnya...

LP.K-P-K Lirik Pengelolaan Dana Desa

LP. K-P-K | Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat terhadap pihak LSM Lembaga Pengawal-Kebijakan Pemeritah dan Keadilan (LP-KPK) cabang Kabupaten Mukomuko,...