Logo-Lembaga-Pengawal-Pengawal-Kebijakan-Pemerintah-dan-Keadilan-LP.K-P-K.jpg

Apa Itu LP.K-P-K?

LP.K-P-K adalah singkatan dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang didirikan tanggal 9 Maret di Cisarua Bogor – Jawa Barat, yang didirikan oleh komponen anak bangsa dari berbagai daerah yang terpanggil untuk memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

LP.K-P-K adalah sebuah organisasi berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum, berdasarkan Legalitas :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga + Pokok-Pokok Program Kerja
Nomor : .17 .Tanggal 17 Mei 2017. Pada Notaris Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn -Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat – Indonesia
2. Akta Notaris Perubahan Nomor : 33 .Tanggal 21 Juni 2017. Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn – Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat – Indonesia.
3. Di legalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017. Tanggal 22 Juni 2017.
4. Berkewajiban membayar pajak kepada negara, berdasarkan nomor NPWP : 34.798.821.4-412.000. Tertanggal 18 Juli 2017.

Tingkatan Kepengurusan LP.K-P-K terdiri dari :

1.Komisi Nasional, yang disingkat KOMNAS (Pengurus Pusat)
2.Komisi Daerah, yang disingkat KOMDA ( (Pengurus di Tingkat Provinsi)
3.Komisi Komisi Cabang, yang disingkat KOMCAB Pengurus di Tingkat Kabupaten-Kota)

Pembentukan kepengurusan meliputi :

1.Sumatera
2.Kalimantan
3.Jawa
3.Sulawesi
4.Maluku
5.Nusa Tenggara
6.Papua

Struktur Kepengurusan :

1.Penasehat Hukum
2.Dewan Pakar
3.Dewan Pembina
4.Dewan Eksekutif :
5.Devisi-Devisi

Perangkat Organisasi :

1.Tim Investigasi Khusus
2.Staf Kesektariatan
3.Tim Media Sosial + Pers Organisasi (https:pengawalkebijakan.id)
4.Satuan Komando Khusus
5.Satuan Tugas Keamanan (Internal dan Eksternal)
6.Statuan Tugas Relawan
7.Tim Pengawal Kecamatan dan Desa/Kelurahan
8.Tim Khusus (TIMSUS), Tim yang khusus dibentuk oleh Ketua Umum

Rencana Pembentukan Badan Otonom (Sayap Organisasi) :

1.Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
2.Koperasi
3.Elemen Masyarakat Anti Korupsi
4.Dan lain-lain sesuai kebutuhan

Pedoman Organisasi (PO) :

1. PO Kesektariatan
2. PO Administrasi
3. PO Atribut & Aksesoris
4. PO Badan Otonom
5. PO Kartu Tanda Anggota
6. PO.Rektrutmen Anggota Baru