Andi Aro Ketua Umum Komnas LP.K-P-K Apresiasi Atas Pemecatan Wahyudin Moridu yang Viral ” Kita Rampok Uang Negara”
Jakarta, 21 September 2025 — Ketua Umum Komisi Nasional Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP.K-P-K), Andi Abdul Rahman Onge, yang akrab disapa Andi Aro, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Provinsi Gorontalo dalam memecat Wahyudin Moridu sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral karena omonganya akan merampok uang Negara dalam video yang beredar luas diplatfom media sosial dan televisi nasional.
Sebelumnya Andi Aro diberbagai media online menyebut sebagai putra daerah Gorontalo merasa malu dengan sikap Wahyudin Moridu yang katanya sedang mabuk sambil nyetir mobil mengeluarkan kata – kata profokatif akan merampok dan menghabiskan uang negara dalam sebuah video yang viral.
Atas unggahan video itu, berbagai masyarakat memberikan tanggapan yang tidak baik terhadap ulah seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, bahkan ada netizen berkata “ orang ini bagus diludahin mukanya, dia kira dia soganteng”.
Dan akhirnya partai yang merekomendasinya menjadi Anggota DPR memberhentikannya, menurut Andi Aro, tindakan pemecatan tersebut merupakan bentuk komitmen Partai PDIP dalam menegakkan integritas dan membersihkan partainya dari oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan ini. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku penyimpangan yang merugikan rakyat. Pemecatan ini menjadi pelajaran penting bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri,” tegas Andi Aro dalam keterangannya kepada media.
Kasus Wahyudin Moridu sebelumnya menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial dan pemberitaan nasional. Ia melecehkan penderitaan raktyat yang sedang susah payah dalam tekanan ekonomi yang belum stabil saat ini.
Andi Aro juga menegaskan bahwa Komnas LP.K-P-K akan terus mengawal proses hukum terhadap Wahyudin dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus lain yang diduga menjeratnya.
“Pemberhentian ini jangan hanya jadi formalitas, tapi harus menjadi efek jera bagi pejabat lain agar tidak lagi main-main dengan uang rakyat,” tambahnya.
Andi menegaskan bahwa LP-K.PK akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah serta mengawasi perilaku pejabat publik di seluruh daerah termasuk kami sedang gencar melaporkan berbagai temuan kasus penyimpangan anggaran Negara, (Dana Desa, Dana Bos, Dana MBG,Dana Hibah,Dana Kesehatan), Wanprestasi Pejabat dan hasil pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai (Red)